Pertanggungjawaban PT Perseorangan VS PT Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hukum Perusahaan

Abstract

Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja telah memperkenalkan inovasi badan hukum baru di Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perseorangan), yang bertujuan mempermudah pendirian usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan satu orang pendiri. Inovasi ini menimbulkan kompleksitas baru dalam aspek pertanggungjawaban hukum perusahaan dibandingkan dengan Perseroan Terbatas (PT) konvensional yang memiliki minimal dua pemegang saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara yuridis aspek pertanggungjawaban hukum antara PT Perseorangan dan PT biasa pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dalam konteks Hukum Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi komparatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prinsip tanggung jawab terbatas tetap berlaku untuk PT Perseorangan, risiko penerapan doktrin piercing the corporate veil (penyingkapan tabir korporasi) menjadi lebih besar apabila terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi dengan perusahaan. Sebaliknya, PT konvensional mempertahankan prinsip tanggung jawab terbatas yang lebih ketat karena adanya pemisahan struktur manajemen dan kepemilikan. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja menciptakan dualisme pertanggungjawaban yang memerlukan pemahaman yang jelas dalam praktik Hukum Perusahaan di Indonesia.