PERSPEKTIF KEADILAN TERHADAP PERAMPASAN ASET TERDAKWA MENINGGAL DUNIA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi peradilan in absentia terhadap terdakwa yang meninggal dunia dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta menelaah penerapannya dari perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset terhadap terdakwa yang meninggal dunia merupakan bentuk pergeseran paradigma dari pendekatan follow the suspect menuju follow the money melalui konsep non-conviction based asset forfeiture. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah pelaku atau pihak lain menikmati hasil tindak pidana serta menjamin pemulihan kerugian negara. Namun demikian, penerapan Pasal 79 ayat (4) UU TPPU menimbulkan persoalan keadilan prosedural karena tetap dilaksanakannya perampasan harta meskipun kewenangan menuntut pidana pada dasarnya hapus akibat kematian terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP. Selain itu, tidak adanya mekanisme pembelaan yang memadai bagi ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai standar pembuktian, kedudukan hukum ahli waris, serta mekanisme perlindungan pihak ketiga agar perampasan aset tetap sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan prosedural.